makalah 7 LKS Perusahaan Leasing

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PERUSAHAAN LEASING

 

 

Oleh:

Rahma Fitri Ekawati

NIM 2230404151

Dosen Pengampu:

Dr. H. Syukri Iska., M. Ag

Fatimah Setia Wardhani, SE.Sy., ME

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2024

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Perusahaan Leasing“

Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah lembaga keuangan syariah. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan mengenai Perusahaan Leasing bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Makalah ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan informasi dari media massa yang berhubungan dengan materi tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kesalahan yang ada di luar batas kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik serta saran dari para pembaca.

  

Batusangkar, 30 Oktober2024 

 

                                                                      Penulis

  

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Leasing merupakan suatu metode pembiayaan yang sering digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap tanpa harus membelinya secara tunai. Cara ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh aset yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan modal besar. Selain itu, leasing juga memberikan fleksibilitas karena perusahaan tidak perlu terikat dengan kepemilikan aset secara permanen.

Secara garis besar, terdapat dua jenis perusahaan leasing yaitu leasing konvensional dan leasing syariah. Leasing konvensional berdasarkan pada prinsip bunga yang dikenakan kepada lessee atas pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa. Sedangkan leasing syariah dikembangkan berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang adanya unsur bunga. Prinsip utama leasing syariah adalah kerjasama mufakat antara lessor dan lessee untuk membiayai pembelian aset dengan bagi hasil.

Perusahaan leasing konvensional mulai berkembang sejak 1960-an seiring dengan berkembangnya industri otomotif dan peralatan kontor. Kebutuhan akan modal kerja dan aset tetap yang besar menjadikan leasing sebagai pilihan untuk memperoleh aset tanpa modal besar. Beberapa perusahaan leasing konvensional terbesar di Indonesia antara lain Toyota Astra Financial Services, Orix Indonesia Finance, Adira Finance, dan BCA Finance.

Semangat inklusi keuangan yang diusung pemerintah Indonesia kemudian mendorong tumbuhnya leasing syariah sebagai alternatif bagi masyarakat pemeluk agama Islam. Perusahaan pembiayaan syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992 dengan nama PT. Pegadaian Syariah. Kemudian diikuti berdirinya perusahaan-perusahaan leasing syariah lainnya seperti PT. BRI Syariah, PT. BTN Syariah, dan PT. Maybank Syariah Indonesia.

Perkembangan pesat perusahaan leasing baik konvensional maupun syariah menunjukkan besarnya peran leasing dalam mendukung pembiayaan kebutuhan aset dan modal kerja perusahaan. Dengan fleksibilitas dan keluwesan yang dimilikinya, leasing telah menjadi salah satu pilihan utama bisnis dalam memperoleh aset produktif tanpa modal besar.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dan dasar hukum ijarah?

2.      Apa rukun dan syarat ijarah?

3.      Bagaimana mekanisme perusahaan leasing (syariah dan konvensional)?

C.    Tujuan

1.      Untuk mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum ijarah

2.      Untuk mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum ijarah

3.      Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme perusahaan leasing (syariah dan konvensional)

 

BAB II

PEMBAHASAN 

A.    Pengertian dan dasar hukum ijarah

1.      Definisi ijarah

Ijarah    atau  sewa  menyewa    adalah  suatu  akad  yang  motivasi dasarnya adalah  akad  tolong  menolong.  Seiring  dinamisnya  dunia  perekonomian,  akad ijarah  telah  menjadi  bagian  dari  transaksi  yang motivasinya  adalah  masuk  pada persoalan  untung rugi secara materi. pergeseran ini  menjadi sah  manakalaakad ijarah  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  aturan-aturan  dan ketentuan-ketentuan yang  telah  disepakati  oleh  syara’.  Ijarah      adalah   suatu   bentuk akad   atas keamanfaatan  yang  telah dimaklumi,  disengaja,  dan  menerima  penyerahan,  serta diperbolehkannya  dengan  penggantian  yang  jelas.Al-ijarah  ialah menyerahkan (memberikan)  manfaat benda  kepada  orang  lain  dengan suatu  ganti  pembayaran. Sehingga    sewa    menyewa    atau    ijarah bermakna    akad    pemindahan    hak guna/manfaat  atas  suatu  barang/jasa, dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran upah sewa  (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu  sendiri.(Haerullah, 2021). Menurut  Ulama  Syafi‟iyah,(Al-Khatib,  1978)al-ijarah adalah  suatu  jenis  akad  atau transaksi  terhadap  suatu  manfaat  yang  dituju,  tertentu,  bersifat  mubah  dan  boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.

Ijarah  adalah  akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa,  melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas barang  itu sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  ijarah  menurut  Fatwa  DSN-MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah,  yaitu  ijarah  adalah akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu tertentu   melalui   pembayaran   sewa/upah,   tanpa   diikuti   dengan   pemindahan kepemilikan   barang   itu   sendiri. Dalam   hukum   islam,   istilah   orang   yang menyewakan  disebut mu’jir, sedangkan orang yang menyewa/penyewa  disebut musta’jir,  dan  benda  yang  disewakan  disebut  ma’jur,  serta  uang  sewa atau imbalan  atas  pemakaian  manfaat  barang  disebut  ujrah. Menurut  Sayyid Sabiq (1971), ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah terbagi kepada dua, yaitu:a.Ijarah  yang  berhubungan  dengan  sewa  jasa,  yaitu  mempekerjakan  jasa seseorang dengan  upah  sebagai  imbalan  jasa  yang  disewa.  Pihak  yang mempekerjakan disebut musta’jir, sedangkan pihak pekerja disebut ‘ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.b.Ijarah    yang    berhubungan    dengan    sewa    aset    atau    properti,    yaitu memindahkan  hak  untuk  memakai  dari  aset  atau  properti  tertentu  kepada orang  lain  dengan  imbalan  biaya  sewa.  Bentuk  ijarah  ini  mirip  dengan leasing   (sewa-beli)   pada   konvensional.   Pihak   yang   menyewa   disebut musta’jir, pihak yang menyewakan disebut mu’jir dan biaya sewa disebut  ujrah.(Sakti & Adityarani, 2020).

Ijarah adalah akad sewa menyewa, yang mana penyewa  akan  mendapatkan  manfaat  dari  barang  yang  disewanya  sedangkan pemberi  sewa  akan  dengan  mendapatkan  upah  atau  imbalan.    Ijarah    merupakan salah  satu  kegiatan  muamalah  yang  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Ijarah,  yang  biasa  kita  kenal  dengan  sewa-menyewa  (persewaan),  sangat sering  membantu  dalam  kehidupan,  karena  dengan  adanya  ijarah/persewaan  ini, seseorang  yang  terkadang  belum  bisa  membeli  suatu  benda  untuk  kebutuhan hidupnya,  bisa  diperoleh  dengan  cara  menyewa.    Sebagai transaksi  umum,  maka ijarah  memiliki  aturan-aturan    tertentu.  Kebanyakan  para  pelaku  ijarah  saat  ini melakukan  transaksi  ini  hanya  berdasarkan  kebiasaan  saja,  tanpa  tahu  dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. (Al Fasiri, 2021).

Dalam  praktik  muamalah,  ijarah  adalah    salah    satu  akad  yang  di  pakai  dalam produk perbankan syariah.  Ijarah merupakan transaksi sewa menyewabisa berupa  menyewakan  barang  ataupun  jasa  dengan  upah  mengupah  dengan  telah ditentukan  waktu  dalam  pembayaran  sewa  atau  imbalan  jasa.  Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa  gambaran  mengenai  akad  ijarah  dengan  pengambilan  upah dalam  hal  jasa  karena  jasa  termasukperlakuan  misalnya  seorang  mengajarkan berhitung,  membangun  bangunan,  menggali  kuburan  dan  lain  sebagainya  praktik seperti  ini  diperbolehkan,  berlandaskan  hukum  Islam  yaitu  terdapat  dalam  Al-Qur’an,  Hadits,  dan  ijma’. (Febrianasari,   2020). 

2.      Dasar Hukum Ijarah

Dalam Landasan  ijarah  disebut  secara  terang  dalam  Al-Qur'an  dan Hadist diantaranya sebagai berikut :

a.       Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

 

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌۭ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍۢ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍۢ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٢٣٣ 

Ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  bagi  yang ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Kewajiban  ayah  menanggung  makan  dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan  jangan  pula  ayahnya  dibuat  menderita  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun seperti   itu   pula.   Apabila   keduanya   ingin   menyapih   (sebelum   dua   tahun) berdasarkan  persetujuan  dan  musyawarah  antara  keduanya,  tidak  ada  dosa  atas keduanya.  Apabila  kamu  ingin  menyusukan  anakmu  (kepada  orang  lain),  tidak ada  dosa  bagimu  jika  kamu  memberikan  pembayaran  dengan  cara  yang  patut. Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan    tafsir    Al-Maraghi,(Al-Maraghi,    2018)pada    ayat    ini    Allah menyebutkan hukum menyusui  dan cara-cara pergaulan antara suami dan istri dengan cara yang  baik,  mendidik  anak-anak  dan  memperhatikan  urusan-urusan  mereka  dengan  cara musyawarah dan saling ridha meradhai antara ibu bapak.  Adapun  yang berkenaan dengan ijarahsendiri ttg ayat Al-Baqarah ini yang artinya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh  orang  lain, maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran menurut yang patut. Tafsir dari ayat ini menurut  tafsir Al-Maraghi, jika kamu mengambil perempuan  lain  sebagai  penyusu  anak-anakmu,  maka  tidak  ada  salahnya,  jika  kamu  mau memberikan  kepada  mereka  upah  yang  wajar,  sebagaimana  berlaku  di  kalangan  mereka. Karena  hal  ini  berguna  bagi  perempuan  yang  menyusui,  anak  yang  disusuinya,  dan bapaknya.  Karena  apabila  ibu  susu  tidak  mendapat  upah  yang  dikehendakinya,  yaitu memperoleh bayaran penuh, tentu ia tidak akan memperhatikan kepentingan si anak, tidak mementingkan  tugas  menyusui,  kebersihan,  dan  lain-lainnya.  Jika  ia  merasa  diperlakukan tidak baik, air susunya akan berubah dan akan merugika kepentingan si anak, menyakitkan hati  anak,  dan  selanjutnya  akan  menyakitkan  hati  bapaknya  sendiri,  ketika  ia  melihat anaknya tidak seperti yang ia inginkan. 

b.      Al-Hadits Riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah  upah  kepada  orang  yang  kamu  pakai tenaganya  sebelum keringatnya kering”.

c.       Undang-Undang Nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional

a)      Undang-undang  No.19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara

b)      Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah

c)      Fatwa   NO: 69/DSN-MUI/VI/2008tentang   Surat   Berharga   Syariah Negara

d)      Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008 tentang akad sale and lease back

e)      Fatwa   No:   72/DSN-MUI/VI/2008   tentang   Surat   Berharga   Syariah Negara  ijarah sale and lease back

f)       Fatwa  No:  76/DSN-MUI/  VI/2010  tentang  SBSNijarah  asset  to  be leased

g)      Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT)

h)      Fatwa   DSN-MUI   No.   09/DSN-MUI/IV/2000   tentang   Pembiayaan Ijarah

i)       Fatwa    DSN-MUI    No.    27/DSN-MUI/III/2002    tentang        Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik(IMBT). (Sakti & Adityarani, 2020). 

B.     Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah adalah sebagai berikut

1.      Jumhur  ulama  menyatakan  bahwa  rukun  dan  syarat  ijarah  ada  empat,  yaitu orang yang berakad (Aqid), sighat, manfaat, dan upah.

2.      Orang yang melakukan akad (mu’jir dan mustajir). Mu’jir adalah sebutan bagi yang  memberikan  upah  atau  yang  menyewa, sedangkan  Musta’jir    adalah  sebutan  bagi  orang  yang  menerima  upah.  Mereka  disyaratkan  mengetahui manfaat  dari  barang/jasa  yang  diakadkan,  berakal,  dan  dapat  membedakan baik-buruk.

3.      Sigat, yakni ijab dan qabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan.

4.      Barang/jasa   yang   diakadkan   harus   memiliki   manfaat   yang   jelas,   dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syar’i.

5.      Upah  harus  jelas  atau  sudah  diketahui  jumlahnya.  Terdapat  dua  metode pembayaran  upah,  diantaranya  bergantung  pada  kinerja  objek  (al-ujrah)  dan tidak bergantung pada kinerja objek (al-ju’alah.)(Riza, 2021). 

Menurut  ulama  Hanafiyah  rukun  ijarah  adalah  ijab  dan  qabul,  antara  lain dengan  menggunakan  kalimat:  al-isti’jar, a;-iktira’, dan al-ikra.  Adapun  menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :’Aqid  (orang yang berakad), Shighat  akad,    Ujrah  (upah),  Manfaat.  Sedangkan  rukun  ijarah menurut  Tim Muamalat   Istutute–Research, Training,   Consulting,   and   Publication   yakni, Penyewa (Musta’jir), Pemilik Barang (Mu’ajjir), Barang/Obyek sewaan (Ma’jur), Harga sewa / Manfaat sewa (Ajaran/Ujrah) dan Ijab Qabul.

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarahadalah sebagai berikut :(Suhendi, 2019)

1.      Mu’jiratau musta’jir, yaitu  orang  yang  melakukan  akad  sewa-menyewa  atau  upah-mengupah. Mu’jiradalah  orang   yang  memberikan  upah  dan   yang  menyewakan, musta’jiradalah  orang  yang  menerima  upah  untuk  melakukan  sesuatu  dan  yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada  mu’jiratau musta’jiradalah baligh, berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridhai. Allah Swt berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka    di    antara    kamu.    dan    janganlah    kamu    membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.Q.S An-Nisa ayat 29

Bagi  orang  yang  berakad ijarahjuga  disayaratkan  mengetahui  manfaat  barang  yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2.      Sighat ijab  qabul  antara mu’jiratau musta’jir, ijab  qabul  sewa-menyewa  dan  upah-mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap  hari  Rp  5.000,-“, maka musta’jirmenjawab “Aku terima sewamobil  tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

3.      Ujrah disyaratkan  diketahui  jumlahnya  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dalam  sewa-menyawa maupun dalam upah-mengupah.

4.      Barang   yang   disewakan   atau   sesuatu   yang   dikerjakan   dalam   upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

a.       Hendaklah  barang  yang  menjadi  objek  akad  sewa-menyewa  dan  upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b.      Hendaklah  benda  yang  menjadi  objek  sewa-menyewa  dan  upah-mengupah  dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

c.       Manfaat  dari  benda  yang  disewakan  adalah  perkara  yang  mubah  (boleh)  menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

d.      Benda   yang   disewakan   disyaratkan   kekal ‘ain(zatnya)   hingga   waktu   yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Syarat  Ijarah  menurut  Muamalat  Institute–Research,  Training,  Consulting,  and Publication.yaitu:    Pihak    yang    terlibat    harus    saling    ridha    dan Ma’jur (Barang/Obyek  sewa)  ada  manfaatnya.  Manfaat  yang  dimaksud  disini  adalah Manfaat  tersebut  dibenarkan  agama/halal,    manfaat  tersebut  dapat  dinilai  dan diukur/diperhitungkan,  manfaatnya  dapat  diberikan  kepada  pihak  yang  menyewa danma’jur wajib dibeli Musta’jir. Menurut Rachmat Syafe’i, syarat ijarah terdiri empat  macam,  sebagaimana  dalam  jual  beli,  yaitu  syarat    al-inqad    (terjadinya akad),  syarat    an-nafadz    (syarat  pelaksanaan  akad),  syarat  sah,  dan  syarat  lazim. Sebagaimana telah  dijelaskan  dalam jual  beli,  menurut  ulama  Hanafiah,  ’aqid (orang yang melakukan akad) diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7  tahun),  serta  tidak  disyaratkan  harus  baligh.  Akan  tetapi,  jika  bukan  barang miliknya  sendiri,  akad  ijarah  anak  mumayyiz,  dipandang  sah  bila  telah  diijinkan walinya.(Mubarok, 2005).

C.    mekanisme perusahaan leasing (syariah dan konvensional)

1.      leasing syariah

Leasing syariah atau yang dikenal dengan nama Ijarah adalah pembiayaan sewa yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ijarah tidak mengandung unsur riba (bunga) dan unsur haram lainnya. Mekanisme :

a.       proses permohonan

Mirip dengan leasing konvensional, lessee mengajukan permohonan kepada lembaga leasing syariah untuk mendapatkan izin penggunaan aset.

b.      Penilaian kredit

Lembaga leasing syariah juga melakukan analisis terhadap kelayakan lessee. Akan tetapi, lembaga ini lebih cenderung melihat potensi usaha dan niat baik lessee dalam memenuhi kewajibannya.

c.       Perjanjian ijarah

Dalam perjanjian ini, dijelaskan tentang aset yang disewa, jangka waktu sewa, dan besaran sewa yang harus dibayarkan. Selain itu, dijelaskan juga tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

d.      Transaksi Pembelian Aset

Setelah persetujuan, lembaga leasing syariah membeli aset dan menyewakannya kepada lessee. Selama masa sewa, lessee bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian aset tersebut.

e.       Akhir Periode Ijarah

Di akhir periode sewa, lessee memiliki opsi untuk memperpanjang sewa, mengembalikan aset, atau dalam beberapa kasus, membeli aset tersebut dengan harga yang telah disepakati (dalam mode Ijarah Muntahia Bittamlik).

Pembayaran sewa dalam leasing syariah tidak mengandung unsur bunga. Pembayaran hanya berdasarkan sewa yang disepakati yang tidak melibatkan unsur riba. Selain itu, sewa dapat ditentukan secara tetap atau dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan penggunaan aset.

2.      Leasing konvensional

Leasing konvensional adalah suatu bentuk pembiayaan di mana perusahaan leasing (lessor) membeli aset yang diinginkan oleh penyewa (lessee), dan menyewakannya kepada lessee tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa (rental fee). Mekanisme :

a.       Proses Permohonan

Lessee mengajukan permohonan leasing kepada lessor dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk laporan keuangan dan informasi bisnis.

b.       Penilaian Kredit

Lessor melakukan analisis kredit untuk menentukan kelayakan lessee. Jika disetujui, lessor akan melakukan pembelian aset yang diminta oleh lessee.

c.       Perjanjian Sewa

Setelah kesepakatan dicapai, dibuatlah perjanjian sewa yang mencantumkan rincian pembayaran, durasi sewa, dan syarat-syarat lainnya. Biasanya, pembayaran sewa dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dll.)

d.       Penggunaan Aset

Lessee mendapatkan hak untuk menggunakan aset selama periode sewa. Aset tetap menjadi milik lessor.

e.       Akhir Periode Sewa

Setelah masa sewa berakhir, lessee biasanya memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga sisa (residual value), memperpanjang sewa, atau mengembalikan aset.

Dalam leasing konvensional, pembayaran sewa biasanya mencakup unsur bunga, yaitu biaya yang dikenakan atas penggunaan dana yang dikeluarkan oleh lessor untuk membeli aset tersebut.

Perbedaan utama antara leasing syariah dan leasing konvensional terletak pada prinsip dasar yang mendasarinya. Leasing konvensional menggunakan sistem bunga sebagai biaya untuk penggunaan aset, di mana pembayaran sewa mencakup unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, leasing syariah, yang dikenal sebagai Ijarah, beroperasi tanpa melibatkan riba dan berfokus pada keadilan serta transparansi. Dalam leasing syariah, pembayaran sewa hanya mencakup biaya penggunaan aset yang disepakati, dan risiko penggunaan serta pemeliharaan aset dibagi antara lessor dan lessee sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu, leasing syariah memastikan bahwa semua aset yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara leasing konvensional tidak terikat pada ketentuan tersebut. Dalam leasing konvensional, risiko penggunaan aset sebagian besar ditanggung oleh lessee.

BAB III

PENUTUP 

A.    Kesimpulan

Perusahaan leasing merupakan perusahaan pembiayaan yang beroperasi dengan model sewa menyewa aset atau leasing berdasarkan prinsip ijarah dalam ekonomi Islam, dimana perusahaan bertindak sebagai pemilik aset (lessor) yang disewakan kepada konsumen (lessee) untuk digunakan selama masa sewa tertentu tanpa pemindahan kepemilikan, sehingga memberikan solusi pembiayaan secara syariah atas berbagai kebutuhan aset konsumen. Dengan demikian, perusahaan leasing mampu melayani kebutuhan masyarakat akan pembiayaan aset secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah melalui model usaha berbasis ijarah.

Ijarah memiliki 5 rukun penting bagi keabsahannya sebagai kontrak sewa menyewa berdasarkan syariat Islam, yaitu: Pertama, ijab qabul atau penawaran dan penerimaan antara pihak pemilik (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) untuk menyewakan suatu aset. Kedua, aset yang disewakan harus jelas dan diketahui dengan baik. Ketiga, mantapnya waktu sewa yang disepakati. Keempat, adanya imbalan atau ujrah (uang sewa) yang disepakati. Kelima, ketentuan-ketentuan lain yang menunjang kepastian hukum kontrak seperti batas penggunaan dan perlakuan aset. Dengan memenuhi kelima rukun tersebut, kontrak ijarah menjadi sah secara syariah

DAFTAR PUSTAKA

Haerullah.  (2021).  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Akad  Sewa Menyewa  (Ijarah)Sawah  di  desa  Kemirian  Tamanan  Bondowoso. Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 3(2),1–14.https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/21 https://lens.org/150-978-586-665-272.

Sakti,  L.,  &  Adityarani,  N.  W.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Penerapan  Akad  Ijarah Dan  Inovasi  Dari  Akad  Ijarah  Dalam  Perkembangan  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 1(2), 39–50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900.

PustakaAl  Fasiri,  M.  J.  (2021).  Penerapan  Al  Ijarah  Dalam  Bermuamalah. Ecopreneur : JurnalProgramStudiEkonomiSyariah,2(2), 236.https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446.

Febrianasari,  S.  N.  (2020).  Hukum  Ekonomi  Islam  dalam  Akad  Ijarah  dan  Rahn (Islamic  Economic  Law  In  The  Ijarah  And  Rahn  Contracts). JURNAL QAWANIN, 4(2), 193–208.

Riza,  I.  F.  D.  (2021).  Konsep  dan  Implementasi  Akad  Ijarah  Dan  Akad  Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Keadaban, 3(2), 36–45.

Mubarok, Z. (2005). Implementasi Akad Ijarah Di Bank Muamalat Bogor.

Al-Khatib, A.-S. (1978). Mugni al-Mukhtaz Jilid II. Dar Kitab al-Arabi.

Sabiq, S. (1971). Fiqh Sunnah jilid III. Dar Kitab al-Arabi.

Al-Maraghi, A. M. (2018). Tafsir Al-Maraghi jilid 2 terj. Ansori Umar Simatunggal dkk. PT. Toha Putera.

Suhendi, H. (2019). Fiqh Muamalah. Rajawali Press.